Meningkatnya sektor investasi asing di Indonesia mencerminkan lahirnya perusahaan-perusahaan baru. Sektor lapangan kerja pun akan makin meningkat.

Diharapkan bersama pembukaan lapangan kerja baru akan turunkan angka pengangguran yang sampai waktu ini masih tinggi persentasenya.

Berbicara berkenaan investasi asing, terkecuali pihak asing mengidamkan mengakses perusahaan di Indonesia, maka model perusahaan yang kudu didirikan adalah perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA).

Perseroan PMA merupakan wujud pendirian perusahaan lewat investasi asing bersama cara membangun usaha baru, belanja perusahaan yang ada, atau melaksanakan akuisisi terhadap perusahaan di Indonesia.

PMA didirikan terkecuali pendiri perseroan berikut berasal berasal dari pihak asing. Dengan demikian, kepemilikan saham di PT. PMA dapat disita semuanya oleh pihak asing.

Sesuai Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 th. 2007 udah disebutkan, pemerintah tidak akan menasionalisasi atau menyita alih hak kepemilikan penanam modal terkecuali terkecuali diatur di dalam undang-undang.

Pendirian PT. PMA oleh pihak asing kudu lewat beberapa tahapan. Namun, lebih-lebih dahulu pendiri kudu menyimak apa saja usaha yang boleh ditunaikan dan tidak boleh dijalankan.

Menurut Undang-undang Penanaman Modal, investor asing tidak boleh menggerakkan usaha yang bergerak di bidang pembuatan senjata, mesiu, alat peledak, dan alat-alat perang, serta semua bidang usaha yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang.

Selanjutnya, bagian pertama yang kudu ditunaikan adalah mendapatkan izin prinsip berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk mendapatkan izin ini, pendaftar kudu melampirkan identitas investor, informasi berkenaan usaha yang akan dijalankan, modal yang akan diinvestasikan, proyeksi keuntungan, serta susunan direksi, komisaris, dan nama-nama pegawai lainnya.

Setelah izin prinsip keluar, prosedur setelah itu nyaris sama bersama tahapan pendirian PT di dalam negeri, yaitu mendaftarkan nama usaha dan pengesahan anggaran basic ke Kementerian Hukum dan HAM, pembuatan akta pendirian PT. PMA, pengurusan izin domisili, SIUP, TDP, serta NPWP khusus PT. PMA.

Selain pengurusan izin-izin tersebut, PT. PMA terhitung kudu mengurus sejumlah izin lainnya.

Izin yang diminta antara lain, layanan bea masuk untuk mesin-mesin (jika usaha berikut bersifat industri), pengurusan pajak impor, wejangan pembebasan pajak penghasilan, angka pengenal impor untuk produsen, angka pengenal impor untuk umum, rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin visa pekerja, sampai izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Terkait bersama tenaga kerja, sesungguhnya pemerintah tekankan untuk mempekerjakan pekerja di dalam negeri.

Penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan sepanjang untuk isi jabatan atau keahlian khusus yang belum ada di Indonesia.

Namun, pihak perusahaan kudu mengimbuhkan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja di dalam negeri supaya dapat isi sejumlah jabatan atau keahlian khusus ke depannya.